KAJIAN TEORITIS UU NO.32/2004

Apa Bedanya ??

• Desentralisasi dengan Dekonsentrasi?
• Daerah Otonom dengan Wilayah Administratif?
• Otonom Daerah dengan Daerah Otonom?
• Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah?
• Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan di daerah?

1. Desentralisasi vs Dekonsentrasi

• Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

• Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
  

2. Daerah Otonom vs Wilayah Administratif

• Daerah Otonom : Implikasi Asas Desentralisasi ===> Hak/Wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya

• Wilayah Administratif : Implikasi Asas Dekonsentrasi ===> Hak/Wewenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah Pusat di daerah; oleh aparat pusat di daerah; dengan sumber daya pusat di daerah

3. Otonom Daerah vs Daerah Otonom

• Otonom Daerah : Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan

• Daerah Otonom : Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepantingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI

4. Pemerintah Daerah vs Pemerintahan Daerah

• Pemerintah Daerah : Unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah

• Pemerintahan Daerah : penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI

5. Pemerintahan Daerah vs Pemerintahan di Daerah

• Pemerintahan Daerah ==> UU No. 22 / 1999 dan UU No.32 / 2004

Provinsi ==> Daerah Otonom dan Wakil Pemerintah
Kab/Kota ==> Daerah Otonom saja
Kecamatan/ Kelurahan ==> Perangkat Daerah

• Pemerintahan di Daerah ==> UU N0.5 / 1974
  

Provinsi dan Kab/Kota ==> Memiliki 2 (dua) kedudukan sebagai Daerah Otonom sekaligus Wilayah Administratif
Kecamatan/Kelurahan ==> Instansi Vertikal/Perangkat Pusat di Daerah.