1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 93).
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 94).
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 95).
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 96).
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 97).
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 98).
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 99).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 100).
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Motto Kota Koba dan Prinsip Dasar Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 101).
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 102).
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 103).
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 104).
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 105).
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 106).
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 107).
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 Nomor 108).
Jumat, 26 Februari 2010
DAFTAR PERDA TAHUN 2008
Label:
perda
0
komentar
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 59).
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 60).
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 61).
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 62).
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 63).
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 64).
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 65).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Retribusi Biaya Administrasi (Leges) (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 66).
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 67).
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 68).
11. Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 69).
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70).
13. Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 71).
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 72).
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 74).
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 75).
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengumpulan dan/atau Pengiriman Logam Tua dan/atau Barang Bekas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 76).
19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 77).
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 78).
21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 79).
22. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 80).
23. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 81).
24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82).
25. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83).
26. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 84).
27. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 85).
28. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 86). ------------------------------- BATAL --------------------
29. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Peneyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Syariah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 87).
30. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 88).
31. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89).
32. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 90).
33. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar Di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 91).
34. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan Di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 92).
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 60).
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 61).
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 62).
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 63).
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 64).
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 65).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Retribusi Biaya Administrasi (Leges) (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 66).
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 67).
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 68).
11. Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 69).
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70).
13. Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 71).
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 72).
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 74).
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 75).
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengumpulan dan/atau Pengiriman Logam Tua dan/atau Barang Bekas (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 76).
19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 77).
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 78).
21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 79).
22. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 80).
23. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 81).
24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82).
25. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83).
26. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 84).
27. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 85).
28. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 86). ------------------------------- BATAL --------------------
29. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Peneyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Syariah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 87).
30. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 88).
31. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89).
32. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 90).
33. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar Di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 91).
34. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan Di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 92).
DAFTAR PERDA TAHUN 2007
Label:
perda
0
komentar
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 39).
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 40).
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Syariah Bangka Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 41).
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 42).
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Koba. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 43).
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 44).
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 45).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 46).
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 47).
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 48).
11. Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 49).
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2006. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 50).
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 51).
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Syariah Bangka Tahun 2007. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 52).
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada BPDSS Tahun 2007. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 53).
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Desa di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 54).
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pelarangan Pelacuran. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 55).
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 56).
19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kawasan Lindung. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 57).
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 58).
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 40).
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Syariah Bangka Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 41).
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 42).
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Koba. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 43).
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 44).
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 45).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 46).
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 47).
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 48).
11. Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 49).
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2006. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 50).
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2007. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 51).
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Syariah Bangka Tahun 2007. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 52).
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada BPDSS Tahun 2007. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 53).
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Desa di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 54).
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pelarangan Pelacuran. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 55).
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Niaga dan Konsumsi Minuman Beralkohol. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 56).
19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kawasan Lindung. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 57).
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 58).
DAFTAR PERDA TAHUN 2006
Label:
perda
0
komentar
1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Tengah Prima. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 7).
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 8).
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 9).
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 10).
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 11).
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 12).
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 - 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14).
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2010. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 15).
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kepada Partai Politik. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 16).
11. Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pada Badan Usaha. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 17).
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tanda Daftar Perusahaan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 18).
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 19).
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 20).
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 21).
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 22).
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Retribusi Pasar. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 23).
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 24).
19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 25).
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Syariah Bangka. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 26).
21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27).
22. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 28).
23. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 29).
24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kelurahan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 30).
25. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 31).
26. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 32).
27. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 33).
28. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 34).
29. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 35).
30. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 36).
31. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar Di Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 37).
32. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan Di Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38).
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 8).
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 9).
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 10).
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 11).
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 12).
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 13).
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 - 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14).
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2010. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 15).
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Kepada Partai Politik. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 16).
11. Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pada Badan Usaha. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 17).
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tanda Daftar Perusahaan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 18).
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 19).
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 20).
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 21).
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 22).
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Retribusi Pasar. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 23).
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 24).
19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 25).
20. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pada Bank Syariah Bangka. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 26).
21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27).
22. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 28).
23. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 29).
24. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kelurahan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 30).
25. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 31).
26. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pajak Penerangan Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 32).
27. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 33).
28. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 34).
29. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 35).
30. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 36).
31. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar Di Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 37).
32. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa Dan 6 (Enam) Kelurahan Di Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38).
DAFTAR PERDA TAHUN 2005
Label:
perda
0
komentar
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 1 SERI A)
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 2 SERI D).
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3 SERI D).
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. (Lembaran Daerah Kabupaten
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 5).
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 6).
Perkembangan Daerah Otonom Hasil Pemekaran
Label:
otonomi
0
komentar
| No. | Tahun | Provinsi | Kabupaten | Kota | ∑ Prov/Kab/Kota DOHP |
| | Sebelum 1999 | 26 | 234 | 59 | 319 |
| 1. | 1999 | 2 | 34 | 9 | 45 |
| 2. | 2000 | 3 | - | - | 3 |
| 3. | 2001 | - | - | 12 | 12 |
| 4. | 2002 | 1 | 33 | 4 | 38 |
| 5. | 2003 | 0 | 47 | 2 | 49 |
| 6. | 2004 | 1 | - | - | 1 |
| 7. | 2005 | - | - | - | 0 |
| 8. | 2006 | - | - | - | 0 |
| 9. | 2007 | - | 21 | 4 | 25 |
| 10. | 2008 | - | 27 | 3 | 30 |
| 11. | 2009 | - | 2 | - | 2 |
| | DOHP Pasca UU No. 22/1999 | 7 | 164 | 34 | 205 |
| | Total Pemda (2009) | 33 | 398 | 93 | 524 |
Sumber: Data Diolah dari berbagai sumber.
Kamis, 25 Februari 2010
DAFTAR 205 DAERAH OTONOM HASIL PEMEKARAN (DOHP) SEMENJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Label:
otonomi
0
komentar
| NO | PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA | IBUKOTA | INDUK | UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN |
| PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM | ||||
| 1 | Kab. Aceh Singkil | Singkil | Kab. Aceh Selatan | UU No. 14/1999 |
| 2 | Kab. Bireun | Bireun | Kab. Aceh Utara | UU No. 48/1999 |
| 3 | Kab. Simeulue | Sinabang | Kab. Aceh Barat | UU No. 48/1999 |
| 4 | Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | Kab. Aceh Utara | UU No. 2/2001 |
| 5 | Kota Langsa | Langsa | Kab. Aceh Timur | UU No. 3/2001 |
| 6 | Kab. Aceh Jaya | Calang | Kab. Aceh Barat | UU No. 4/2002 |
| 7 | Kab. Nagan Raya | Suka Makmue | Kab. Aceh Barat | UU No. 4/2002 |
| 8 | Kab. Gayo Lues | Blangkejeren | Kab. Aceh Tenggara | UU No. 4/2002 |
| 9 | Kab. Aceh Barat Daya | Blangpidie | Kab. Aceh Selatan | UU No. 4/2002 |
| 10 | Kab. Aceh Tamiang | Karang Baru | Kab. Aceh Timur | UU No. 4/2002 |
| 11 | Kab. Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | Kab. Aceh Tengah | UU No. 41/2003 |
| 12 | Kab. Pidie Jaya | Meureudu | Kab. Pidie | UU No. 7/2007 |
| 13 | Kota Subulussalam | Subulussalam | Kab. Aceh Singkil | UU No. 8/2007 |
| | | |||
| PROVINSI SUMATERA UTARA | ||||
| 14 | Kota Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | Kab. Tapanuli Selatan | UU No. 4/2001 |
| 15 | Kab. Nias Selatan | Teluk Dalam | Kab. Nias | UU No. 9/2003 |
| 16 | Kab. Pak Pak Bharat | Salak | Kab. Dairi | UU No. 9/2003 |
| 17 | Kab. Humbang Hasudutan | Doloksanggul | Kab. Tapanuli Utara | UU No. 9/2003 |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | Sei Rampah | Kab. Deli Serdang | UU No. 36/2003 |
| 19 | Kab. Samosir | Panggururan | Kab. Toba Samosir | UU No. 36/2003 |
| 20 | Kab. Batu Bara | Lima Puluh | Kab. Asahan | UU No. 5/2007 |
| 21 | Kab. Padang Lawas Utara | Gunung Tua | Kab. Tapanuli Selatan | UU No. 37/007 |
| 22 | Kab. Padang Lawas | Sibuhuan | Kab. Tapanuli Selatan | UU No. 38/2007 |
| 23 | Kab. Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | Kab. Labuhanbatu | UU No. 22/2008 |
| 24 | Kab. Labuhanbatu Utara | Aek Kanopan | Kab. Labuhanbatu | UU No. 23/2008 |
| 25 | Kab. Nias Utara | Lolofaoso | Kab. Nias | UU No. 45/2008 |
| 26 | Kab. Nias Barat | Onolimbu | Kab. Nias | UU No. 46/2008 |
| 27 | Kota Gunungsitoli | Gunungsitoli | Kab. Nias | UU No. 47/2008 |
| | | |||
| PROVINSI SUMATERA BARAT | ||||
| 28 | Kab. Kepulauan Mentawai | Tua Pejat | Kab. Padang Pariaman | UU No. 49/1999 |
| 29 | Kota Pariaman | Pariaman | Kab. Pariaman | UU No. 12/2002 |
| 30 | Kab. Dharmas Raya | Pulau Punjung | Kab. Sawah Lunto | UU No. 38/2003 |
| 31 | Kab. Solok Selatan | Padang Aro | Kab. Solok | UU No. 38/2003 |
| 32 | Kab. Pasaman Barat | Simpang Empat | Kab. Pasaman | UU No. 38/2003 |
| | | |||
| PROVINSI JAMBI | | |||
| 33 | Kab. Sarolangun | Sarolangun | Kab. Merangin | UU No. 54/1999 |
| 34 | Kab. Tebo | Muara Tebo | Kab. Bungo | UU No. 54/1999 |
| 35 | Kab. Muaro Jambi | Sengeti | Kab. Batang Hari | UU No. 54/1999 |
| 36 | Kab. Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | Kab. Tanjung Jabung Barat | UU No. 54/1999 |
| 37 | Kota Sungai Penuh | Sungai Penuh | Kab. Kerinci | UU No. 25/2008 |
| | | |||
| PROVINSI BENGKULU | | |||
| 38 | Kab. Muko-Muko | Muko-muko | Kab. Bengkulu Utara | UU No. 3/2003 |
| 39 | Kab. Kaur | Bintuhan | Kab. Bengkulu Selatan | UU No. 3/2003 |
| 40 | Kab. Seluma | Tais | Kab. Bengkulu Selatan | UU No. 3/2003 |
| 41 | Kab. Lebong | Tubei | Kab. Rejang Lebong | UU No. 39/2003 |
| 42 | Kab. Kepahiang | Kepahiang | Kab. Rejang Lebong | UU No. 39/2003 |
| 43 | Kab. Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | Kab. Bengkulu Utara | UU No. 25/2008 |
| | | |||
| PROVINSI RIAU | | |||
| 44 | Kota Dumai | Dumai | Kab. Bengkalis | UU No. 16/1999 |
| 45 | Kab. Pelalawan | Pangkalan Kerinci | Kab. Kampar | UU No. 53/1999 |
| 46 | Kab. Rokan Hulu | Pasir Pangaraian | Kab. Kampar | UU No. 53/1999 |
| 47 | Kab. Rokan Hilir | Ujung Tanjung | Kab. Bengkalis | UU No. 53/1999 |
| 48 | Kab. Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | Kab. Indragiri hulu | UU No. 53/1999 |
| 49 | Kab. Siak | Siak Sriindrapura | Kab. Bengkalis | UU No. 53/1999 |
| 50 | Kab. Kep. Meranti | Selat Panjang | Kab. Bengkalis | UU No. 12/2009 |
| | | |||
| PROVINSI KEPULAUAN RIAU | | |||
| 51 | Prov. Kep. Riau | Tanjung Pinang | Prov. Riau | UU No. 25/2002 |
| 52 | Kab. Karimun | Tanjung Balai | Kab. Bintan | UU No. 53/1999 |
| 53 | Kab. Natuna | Ranai | Kab. Bintan | UU No. 53/1999 |
| 54 | Kota Batam | Batam | Kota Batam | UU No. 53/1999 |
| 55 | Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | Kab. Bintan | UU No. 5/2001 |
| 56 | Kab. Lingga | Daik Lingga | Kab. Bintan | UU No. 31/2003 |
| 57 | Kab. Kep. Anambas | Siantan | Kab. Natuna | UU No. 33/2008 |
| | | |||
| PROVINSI BANGKA BELITUNG | | |||
| 58 | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pangkal Pinang | Prov. Sumatera Selatan | UU No. 27/2000 |
| 59 | Kab. Bangka Selatan | Toboali | Kab. Bangka | UU No. 5/2003 |
| 60 | Kab. Bangka Tengah | Koba | Kab. Bangka | UU No. 5/2003 |
| 61 | Kab. Bangka Barat | Mentok | Kab. Bangka | UU No. 5/2003 |
| 62 | Kab. Belitung Timur | Manggar | Kab. Belitung | UU No. 5/2003 |
| | | |||
| PROVINSI SUMATERA SELATAN | | |||
| 63 | Kota Prabumilih | Prabumulih | Kab. Muara Enim | UU No. 6/2001 |
| 64 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | Kab. Lahat | UU No. 8/2001 |
| 65 | Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | Kab. Musi Rawas | UU No. 7/2001 |
| 66 | Kab. Banyuasin | Pangkalan Balai | Kab. Musi Banyuasin | UU No. 6/2002 |
| 67 | Kab. OKU Selatan | Muara Dua | Kab. OKU | UU No. 37/2003 |
| 68 | Kab. OKU Timur | Martapura | Kab. OKU | UU No. 37/2003 |
| 69 | Kab. Ogan Ilir | Indralaya | Kab. OKI | UU No. 37/2003 |
| 70 | Kab. Empat Lawang | Tebing Tinggi | Kab. Lahat | UU No. 1/2007 |
| | | |||
| PROVINSI LAMPUNG | | |||
| 71 | Kab. Way Kanan | Blambangan Umpu | Kab. Lampung Utara | UU No. 12/1999 |
| 72 | Kab. Lampung Timur | Sukadana | Kab. Lampung Tengah | UU No. 12/1999 |
| 73 | Kota Metro | Metro | Kab. Lampung Tengah | UU No. 12/1999 |
| 74 | Kab. Pesawaran | Gedong Tataan | Kab. Lampung Selatan | UU No. 33/2007 |
| 75 | Kab. Pringsewu | Pringsewu | Kab. Tanggamus | UU No. 48/2008 |
| 76 | Kab. Mesuji | Sidomulyo | Kab. Tulang Bawang | UU No. 49/2008 |
| 77 | Kab. Tulang Bawang Barat | Panaragan | Kab. Tulang Bawang | UU No. 50/2008 |
| | | |||
| PROVINSI BANTEN | | |||
| 78 | Prov. Banten | Serang | Prov. Jawa Barat | UU No. 23/2000 |
| 79 | Kota Cilegon | Cilegon | Kab. Serang | UU No. 15/1999 |
| 80 | Kota Serang | Kota Serang | Kab. Serang | UU No. 32/2007 |
| 81 | Kota Tanggerang Selatan | Kota Tanggerang Sltn | Kab. Tanggerang | UU No. 51/2008 |
| | | |||
| PROVINSI JAWA BARAT | | |||
| 82 | Kota Depok | Depok | Kab. Bogor | UU No. 15/1999 |
| 83 | Kota Cimahi | Cimahi | Kab. Bandung | UU No. 9/2001 |
| 84 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | Kab. Tasikmalaya | UU No. 10/2001 |
| 85 | Kota Banjar | Banjar | Kab. Ciamis | UU No. 27/2002 |
| 86 | Kab. Bandung Barat | Ngamprah | Kab. Bandung | UU No. 12/2007 |
| | | |||
| PROVINSI JAWA TIMUR | | |||
| 87 | Kota Batu | Tulungangung | Kab. Malang | UU No. 11/2001 |
| | | |||
| PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | | |||
| 88 | Kota Bima | Bima | Kab. Bima | UU No. 13/2002 |
| 89 | Kab. Sumbawa Barat | Taliwang | Kab. Sumbawa | UU No. 30/2003 |
| 90 | Kab. Lombok Utara | Tanjung | Kab. Lombok Barat | UU No. 26/2008 |
| | | |||
| PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | | |||
| 91 | Kab. Lembata | Lewoleba | Kab. Flores Timur | UU No. 52/1999 |
| 92 | Kab. Rote Ndao | Baa | Kab. Kupang | UU No. 9/2002 |
| 93 | Kab. Manggarai Barat | Labuan Bajo | Kab. Manggarai | UU No. 8/2003 |
| 94 | Kab. Nagekeo | Mbay | Kab. Ngada | UU No. 2/2007 |
| 95 | Kab. Sumba Tengah | Waibakul | Kab. Sumba Barat | UU No. 3/2007 |
| 96 | Kab. Sumba Barat Daya | Tambolaka | Kab. Sumba Barat | UU No. 16/2007 |
| 97 | Kab. Manggarai Timur | Borong | Kab. Manggarai | UU No. 36/2007 |
| 98 | Kab. Sabu Raijua | Mania | Kab. Kupang | UU No. 52/2008 |
| | | |||
| PROVINSI KALIMANTAN BARAT | | |||
| 99 | Kab. Bengkayang | Bengkayang | Kab. Sambas | UU No. 10/1999 |
| 100 | Kab. Landak | Ngabang | Kab. Pontianak | UU No. 55/1999 |
| 101 | Kota Singkawang | Singkawang | Kab. Bengkayang | UU No. 12/2001 |
| 102 | Kab. Melawi | Nangapinoh | Kab. Sintang | UU No. 34/2003 |
| 103 | Kab. Sekadau | Sekadau | Kab. Sanggau | UU No. 34/2003 |
| 104 | Kab. Kayong Utara | Sukadana | Kab. Ketapang | UU No. 6/2007 |
| 105 | Kab. Kubu Raya | Sungai Raya | Kab. Pontianak | UU No. 35/2007 |
| | | |||
| PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | | |||
| 106 | Kota Banjarbaru | Banjar Baru | Kab. Banjar | UU No. 9 /1999 |
| 107 | Kab. Tanah Bumbu | Batu Licin | Kab. Kotabaru | UU No. 2/2003 |
| 108 | Kab. Balangan | Paringin | Kab. Hulu Sungai Utara | UU No. 2/2003 |
| | | |||
| PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | | |||
| 109 | Kab. Katingan | Kasongan | Kab. Kotawaringin Timur | UU No. 5/2002 |
| 110 | Kab. Seruyan | Kuala Pemboang | Kab. Kotawaringin Timur | UU No. 5/2002 |
| 111 | Kab. Sukamara | Sukamara | Kab. Kotawaringin Barat | UU No. 5/2002 |
| 112 | Kab. Lamandau | Nanga Bulik | Kab. Kotawaringin Barat | UU No. 5/2002 |
| 113 | Kab. Gunung Mas | Kuala Kurun | Kab. Kapuas | UU No. 5/2002 |
| 114 | Kab. Pulang Pisau | Pulang Pisau | Kab. Kapuas | UU No. 5/2002 |
| 115 | Kab. Murung Raya | Purug Cahu | Kab. Barito Utara | UU No. 5/2002 |
| 116 | Kab. Barito Timur | Tamiang Layang | Kab. Barito Selatan | UU No. 5/2002 |
| | | |||
| PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | | |||
| 117 | Kab. Nunukan | Nunukan | Kab. Bulungan | UU No. 47/1999 |
| 118 | Kab. Malinau | Malinau | Kab. Bulungan | UU No. 47/1999 |
| 119 | Kab. Kutai Barat | Sendawar | Kab. Kutai | UU No. 47/1999 |
| 120 | Kab. Kutai Timur | Sangatta | Kab. Kutai | UU No. 47/1999 |
| 121 | Kota Bontang | Bontang | Kab. Kutai | UU No. 47 / 1999 |
| 122 | Kab. Panajam Paser Utara | Panajam | Kab. Pasir | UU No. 7/ 2002 |
| 123 | Kab. Tanah Tidung | Tideng Pale | Kab. Bulungan | UU No. 34/2007 |
| | | |||
| PROVINSI GORONTALO | | |||
| 124 | Prov. Gorontalo | Gorontalo | Prov. Sulut & Kab. Gorontalo | UU No. 38/2000 |
| 125 | Kab. Boalemo | Tilamuta | Kab. Gorontalo | UU No. 50/1999 |
| 126 | Kab. Bone Bolango | Suwawa | Kab. Gorontalo | UU No. 6/2003 |
| 127 | Kab. Pohuwato | Marisa | Kab. Boalemo | UU No. 6/2003 |
| 128 | Kab. Gorontalo Utara | Kwandang | Kab. Gorontalo | UU No. 11/007 |
| | | |||
| PROVINSI SULAWESI SELATAN | | |||
| 129 | Kab. Luwu Utara | Masamba | Kab. Luwu | UU No. 13/1999 |
| 130 | Kota Palopo | Palopo | Kab. Luwu | UU No.11/2002 |
| 131 | Kab. Luwu Timur | Malili | Kab. Luwu Utara | UU No. 7/2003 |
| 132 | Kab. Toraja Utara | Rantepao | Kab. Tanah Toraja | UU No. 28/2008 |
| | | |||
| PROVINSI SULAWESI TENGGARA | | |||
| 133 | Kota Bau-Bau | Bau-bau | Kab. Buton | UU No. 13/2001 |
| 134 | Kab. Konawe Selatan | Andolo | Kab. Kendari | UU No. 4/2003 |
| 135 | Kab. Bombana | Rumbia | Kab. Buton | UU No. 29/2003 |
| 136 | Kab. Wakatobi | Wangi-wangi | Kab. Buton | UU No. 29/2003 |
| 137 | Kab. Kolaka Utara | Lasusua | Kab. Kolaka | UU No. 29/2003 |
| 138 | Kab. Konawe Utara | Wanggudu | Kab. Konawe | UU No. 13/2007 |
| 139 | Kab. Buton Utara | Buranga | Kab. Muna | UU No. 14/2007 |
| | | |||
| PROVINSI SULAWESI TENGAH | | |||
| 140 | Kab. Buol | Buol | Kab. Buol Toli-Toli | UU No. 51/1999 |
| 141 | Kab. Morowali | Bungku | Kab. Poso | UU No. 51/1999 |
| 142 | Kab. Banggai Kepulauan | Banggai | Kab. Banggai | UU No. 51/1999 |
| 143 | Kab. Parigi Moutong | Parigi | Kab. Donggala | UU No. 10/2002 |
| 144 | Kab. Tojo Una-Una | Ampana | Kab. Poso | UU No. 32/2003 |
| 145 | Kab. Sigi | Sigi Buromaru | Kab. Donggala | UU No. 27/2008 |
| | | |||
| PROVINSI SULAWESI UTARA | | |||
| 146 | Kab. Kepulauan Talaud | Melonguane | Kab. Kep. Sangihe Talaud | UU No. 8/2002 |
| 147 | Kota Tomohon | Tomohon | Kab. Minahasa | UU No. 10/2003 |
| 148 | Kab. Minahasa Selatan | Amurang | Kab. Minahasa | UU No. 10/2003 |
| 149 | Kab. Minahasa Utara | Air Madidi | Kab. Minahasa | UU No. 33/2003 |
| 150 | Kota Kotamobagu | Kotamobagu | Kab. Bolmong | UU No. 4/2007 |
| 151 | Kab. Mitra | Ratahan | Kab. Minahasa Selatan | UU No. 9/2007 |
| 152 | Kab. Bolmong Utara | Boroko | Kab. Bolmong | UU No. 10/2007 |
| 153 | Kab. Kepulauan Sitaro | Ondong Siau | Kab. Kep. Sangihe Talaud | UU No. 15/2007 |
| 154 | Kab. Bolmong Timur | Tutuyan | Kab. Bolmong | UU No. 29/2008 |
| 155 | Kab. Bolmong Selatan | Bolaang Uki | Kab. Bolmong | UU No. 30/2008 |
| | | |||
| PROVINSI SULAWESI BARAT | | |||
| 156 | Prov. Sulawesi Barat | Mamuju | Prov. Sulawesi Selatan | UU No. 26/2004 |
| 157 | Kab. Mamasa | Mamasa | Kab. Polmas | UU No. 11/2002 |
| 158 | Kab. Mamuju Utara | Pasang Kayu | Kab. Mamuju | UU No. 7/2003 |
| | | |||
| PROVINSI MALUKU | | |||
| 159 | Kab. Kepulauan Aru | Dobo | Kab. Maluku Tenggara | UU No. 40/2003 |
| 160 | Kab. Buru | Namlea | Kab. Maluku Tengah | UU No. 46/1999 |
| 161 | Kab. Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | Kab. Maluku Tenggara | UU No. 46/1999 |
| 162 | Kab. Seram Bagian Barat | Dataran Hunipopu | Kab. Maluku Tengah | UU No. 40/2003 |
| 163 | Kab. Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa | Kab. Maluku Tengah | UU No. 40/2003 |
| 164 | Kota Tual | Kota Tual | Kab. Maluku Tenggara | UU No. 31/2007 |
| 165 | Kab. Maluku Barat Daya | Tiakur | Kab. Maluku Tenggara Barat | UU No. 31/2008 |
| 166 | Kab. Buru Selatan | Namrole | Kab. Buru | UU No. 32/2008 |
| | | |||
| PROVINSI MALUKU UTARA | | |||
| 167 | Prov. Maluku Utara | Ternate | Prov. Maluku | UU No. 46/1999 |
| 168 | Kota Ternate | Kota Ternate | Kab. Maluku Utara | UU No. 11/1999 |
| 169 | Kota Tidore Kepulauan | Kota Tidore Kep. | Kab. Halmahera Tengah | UU No. 1/2003 |
| 170 | Kab. Halmahera Utara | Tobelo | Kab. Halmahera Barat | UU No. 1/2003 |
| 171 | Kab. Halmahera Selatan | Labuha | Kab. Halmahera Barat | UU No. 1/2003 |
| 172 | Kab. Kepulauan Sula | Sanana | Kab. Halmahera Barat | UU No. 1/2003 |
| 173 | Kab. Halmahera Timur | Maba | Kab. Halmahera Tengah | UU No. 1/2003 |
| 174 | Kab. Morotai | Daruba | Kab. Halmahera Utara | UU No. 53/2008 |
| | | |||
| PROVINSI PAPUA BARAT | | |||
| 175 | Prov. Papua Barat | Manokwari | Prov. Papua | UU No. 45/1999 |
| 176 | Kota Sorong | Sorong | Kab. Sorong | UU No. 45/1999 |
| 177 | Kab. Sorong Selatan | Teminabuan | Kab. Sorong | UU No. 26/2002 |
| 178 | Kab. Kepulauan Raja Ampat | Waisai | Kab. Sorong | UU No. 26/2002 |
| 179 | Kab. Teluk Bintuni | Bintuni | Kab. Manokwari | UU No. 26/2002 |
| 180 | Kab. Teluk Wondama | Rasiei | Kab. Manokwari | UU No. 26/2002 |
| 181 | Kab. Kaimana | Kaimana | Kab. Fak-fak | UU No. 26/2002 |
| 182 | Kab. Tambrauw | Kebur | Kab. Sorong | UU No. 56/2008 |
| 183 | Kab. Maybrat | Kumurkek | Kab. Sorong | UU No. 13/2009 |
| | | |||
| PROVINSI PAPUA | | |||
| 184 | Kab. Paniai | Enarotali | Kab. Nabire | UU No. 45/1999 |
| 185 | Kab. Mimika | Timika | Kab. Fak-fak | UU No. 45/1999 |
| 186 | Kab. Puncak Jaya | Mulia | Kab. Jayawijaya | UU No. 45/1999 |
| 187 | Kab. Sarmi | Sarmi | Kab. Jayapura | UU No. 26/2002 |
| 188 | Kab. Keerom | Waris | Kab. Jayapura | UU No. 26/2002 |
| 189 | Kab. Pegunungan Bintang | Oksibil | Kab. Jayawijaya | UU No. 26/2002 |
| 190 | Kab. Yahukimo | Sumohai | Kab. Jayawijaya | UU No. 26/2002 |
| 191 | Kab. Tolikara | Karuboga | Kab. Jayawijaya | UU No. 26/2002 |
| 192 | Kab. Waropen | Sumohai | Kab. Yapen Waropen | UU No. 26/2002 |
| 193 | Kab. Boven Digoel | Tanah Merah | Kab. Merauke | UU No. 26/2002 |
| 194 | Kab. Mappi | Keppi | Kab. Merauke | UU No. 26/2002 |
| 195 | Kab. Asmat | Agast | Kab. Merauke | UU No. 26/2002 |
| 196 | Kab. Supiori | Sorendiweri | Kab. Biak Numfor | UU No. 35/2003 |
| 197 | Kab. Memberamo Raya | Burmeso | Kab. Sarmi | UU No. 19/2007 |
| 198 | Kab. Memberamo Tengah | Kobakma | Kab. Jayawijaya | UU No. 3/2008 |
| 199 | Kab. Yalimo | Elelim | Kab. Jayawijaya | UU No. 4/2008 |
| 200 | Kab. Lanny Jaya | Tiom | Kab. Jayawijaya | UU No. 5/2008 |
| 201 | Kab. Nduga | Kenyam | Kab. Jayawijaya | UU No. 6/2008 |
| 202 | Kab. Puncak | Lilaga | Kab. Puncak Jaya | UU No. 7/2008 |
| 203 | Kab. Dogiyai | Kigamani | Kab. Nabire | UU No. 8/2008 |
| 204 | Kab. Intan Jaya | Yokatapa | Kab. Paniai | UU No. 54/2008 |
| 205 | Kab. Deiyai | Waghete | Kab. Paniai | UU No. 55/2008 |
| Sumber : Dit. PK-EKD Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri | ||||
Langganan:
Postingan (Atom)
